potretsukabumi.com | SUKABUMI – DPRD Kabupaten Sukabumi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat yang sama, DPRD juga mengambil keputusan terkait penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Keputusan tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna ke-25 DPRD Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (13/10/2026). Rapat tersebut memuat tiga agenda, yakni tindak lanjut evaluasi Perubahan APBD 2026, persetujuan Raperda APBD 2027, serta penyampaian nota pengantar perubahan susunan perangkat daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II H. Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M. Hadir pula Bupati Sukabumi H. Asep Japar, M.M., anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.
DPRD Tindak Lanjuti Evaluasi Perubahan APBD 2026
Pada agenda pertama, rapat membahas tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.578-BPKAD/2026 tanggal 30 September 2026 mengenai evaluasi Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 beserta rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.
Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi telah membahas hasil evaluasi tersebut pada 12 Oktober 2026. Hasil penyempurnaan dan penyesuaian kemudian disampaikan dalam rapat paripurna sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.
Raperda APBD 2027 Disepakati
Agenda berikutnya membahas persetujuan bersama terhadap Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027. Laporan Badan Anggaran DPRD menjadi salah satu dasar dalam proses pengambilan keputusan atas rancangan anggaran tersebut.
Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Wawan Godawan Saputra, S.IP., M.A.P., membacakan keputusan pimpinan DPRD mengenai penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 serta keputusan DPRD terkait Raperda APBD 2027.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Bupati Sukabumi dan pimpinan DPRD.
Meski telah disetujui bersama, Raperda APBD 2027 masih harus disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menjalani evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Ketua DPRD Tekankan Prioritas Belanja Daerah
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam menyelaraskan kebijakan anggaran dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Menurutnya, penurunan penerimaan dari bagi hasil pemerintah provinsi berdampak terhadap kapasitas fiskal Kabupaten Sukabumi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara lebih cermat, terutama dalam menentukan program dan kegiatan yang menjadi prioritas.
Ia berharap kegiatan yang dinilai kurang mendesak dapat dialihkan kepada program yang lebih dibutuhkan masyarakat, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur jalan.
“Harapannya, pemerintah daerah dapat merealokasi kegiatan yang kurang prioritas kepada kegiatan yang lebih prioritas, sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan,” ujarnya.
Perubahan Susunan Perangkat Daerah Mulai Dibahas
Dalam agenda ketiga, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan pendapat akhir Bupati atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, sambutan terkait Perubahan APBD 2026, serta nota pengantar Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Penyampaian nota pengantar tersebut menjadi tahapan awal dalam pembahasan rencana perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Proses selanjutnya akan melibatkan DPRD dan pemerintah daerah sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Sukabumi juga mengapresiasi peran Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan perangkat daerah terkait dalam pembahasan kebijakan anggaran.
Persetujuan Raperda APBD 2027 dan penyempurnaan Perubahan APBD 2026 diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, sekaligus memastikan alokasi belanja lebih terarah sesuai kemampuan fiskal dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
