potretsukabumi.com | SUKABUMI – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-24 pada Jumat (2/10/2026). Agenda rapat kali ini membahas penyampaian jawaban Bupati Sukabumi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.
Rapat berlangsung dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M. Turut hadir Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., para anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta undangan lainnya.
Penyampaian jawaban tersebut merupakan respons pemerintah daerah terhadap berbagai catatan, saran, dan masukan dari tujuh fraksi DPRD yang sebelumnya disampaikan dalam rapat paripurna.
Dalam tanggapannya, pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam penyusunan APBD 2027.
Terkait pandangan Fraksi Golkar dan PAN, pemerintah menjelaskan bahwa penyusunan Raperda APBD 2027 telah mengacu pada RPJMD, RKPD, serta KUA-PPAS dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu perhatian, melalui penerapan digitalisasi pajak dan retribusi, pembaruan basis data wajib pajak, penagihan piutang, penggalian potensi pendapatan, hingga evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sementara dalam menjawab pandangan Fraksi Gerindra, pemerintah memaparkan tema pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2027, yakni “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.”
Arah pembangunan tersebut mencakup pengembangan sektor pertanian, peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan mitigasi bencana, pengembangan destinasi wisata, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan rantai pasok komoditas lokal.
Adapun kepada Fraksi PKB, pemerintah menyoroti strategi peningkatan PAD yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan BUMD, optimalisasi bonus produksi panas bumi, hilirisasi hasil pertanian, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi desa.
Pemerintah juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi harus mengutamakan prinsip value for money, yakni memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat dan hasil yang optimal.
Menanggapi Fraksi PKS, pemerintah menyampaikan sejumlah langkah penguatan kesiapsiagaan bencana. Di antaranya melalui penyediaan lima sensor sesar yang tersebar di lima kecamatan serta lima unit sirene di dua kecamatan sebagai bagian dari sistem peringatan dini.
Selain itu, pemerataan akses layanan kesehatan, kesinambungan jaminan kesehatan masyarakat, serta pembangunan dan pemeliharaan jalan sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan wilayah turut menjadi perhatian pemerintah.
Dalam jawaban kepada Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menegaskan bahwa APBD harus berperan sebagai instrumen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi penguatan UMKM, koperasi, BUMDes, pengendalian inflasi, penggunaan produk dan tenaga kerja lokal, pengembangan agroindustri dan pariwisata, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Demokrat, pemerintah menjelaskan bahwa penentuan prioritas pembangunan infrastruktur akan mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi, manfaat bagi masyarakat, serta kemampuan fiskal daerah.
Perhatian juga diberikan terhadap peningkatan sarana pendidikan, dukungan bagi guru agama dan PAUD, bantuan untuk RT/RW sesuai ketentuan, serta keberlanjutan program jaminan kesehatan.
Kepada Fraksi PPP, pemerintah kembali menegaskan komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan pertanian, UMKM, koperasi, sektor pariwisata, pasar tradisional, infrastruktur dasar, dan perekonomian desa.
Pengembangan agroindustri juga diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk lokal melalui proses pengolahan, standardisasi, sertifikasi, hingga perluasan akses pemasaran.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah menyampaikan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mendukung monitoring serta evaluasi pelaksanaan program.
Penyaluran bantuan keuangan desa juga akan diperkuat melalui proses verifikasi dan pendampingan. Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, UMKM, BUMDes, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta ketahanan pangan.
Melalui penyampaian jawaban tersebut, sejumlah isu strategis dalam Raperda APBD 2027 mencakup peningkatan PAD, efektivitas belanja daerah, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pengembangan agroindustri dan pariwisata, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, mitigasi bencana, serta peningkatan tata kelola keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi selanjutnya memberikan ruang kepada DPRD untuk melakukan pembahasan lanjutan melalui rapat kerja komisi bersama perangkat daerah terkait.
Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting dalam mempertajam program, menentukan skala prioritas anggaran, serta menyesuaikan rencana pembangunan dengan kapasitas fiskal daerah sebelum Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
