Potret Sukabumi,- Komite Sekolah SDN Cisarua beberapa waktu lalu mengadakan rapat orang tua siswa terkait memplester depan atau lapangan sekolah dalam istilah bangunan atau proyek konstruksi umumnya disebut plur lantai (atau floor screed).
Menurut Jejen, Ketua Komite Sekolah dalam voice not mengatakan, “Ia betul Pak, SD Cisarua Kebetulan saya komite nya, hasil musyawarah dengan para orang tua, abdi komite sepakat untuk memperbaiki halaman depan sekolah tempat anak-anak melaksanakan olahraga, upacara karena selama ini lapangan itu sangat diperlukan terutama untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak. Sementara anggaran dari sekolah tidak ada, terpaksa kami sepakat untuk memberikan sumbangan dan akan memperbaiki halaman tersebut,” pungkasnya. Selasa, (17/11/26).

Dalam hasil rapat tersebut menurut komite telah disepakati sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu) per orang tua siswa. Berdasarkan aturan, Komite sekolah dilarang melakukan pungutan wajib kepada peserta didik atau wali murid, termasuk untuk keperluan pembangunan fasilitas seperti lapangan sekolah.
Kamipun mencari narasumber salahsatu orangtua wali siswa berinisial (A) yang anaknya bersekolah di SDN Cisarua Nagrak, A menerangkan bahwa iuran tersebut dipatok sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) di peruntukan plur halaman sekolah, menurutnya iuran tujuh puluh ribu bisa dibayar langsung semua atau di cicil.

Dilain tempat, salahsatu warga yang dulu anaknya bersekolah di SDN Cisarua Nagrak ini mengatakan siswa di SDN Cisarua Nagrak kurang lebih 213 siswa, dengan banyaknya jumlah siswa dikalikan dengan iuran wajib sebesar Rp. 70.000, uang yang terkumpul cukup besar sekitar Rp. 14.910.000, sedangkan kondisi lapang SDN Cisarua sekarang masih layak digunakan. Menurutnya untuk membangun sekolah harusnya tanggung jawab pemerintah yaitu dinas pendidikan.
Berdasarkan Permendikbud No. 75 Tahun 2016, Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Komite hanya diperbolehkan menerima bantuan atau sumbangan.
Beda Sumbangan dan Pungli, Sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, serta tidak ditentukan jumlah maupun batas waktu pembayarannya. Jika pembayaran diwajibkan bagi seluruh orang tua dengan nominal dan tenggat waktu yang ditentukan, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli), meskipun dibungkus lewat hasil rapat komite.
Dengan adanya dugaan pungli ini diharapkan Dinas Pendidikan bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap praktik pungutan liar (pungli) di sekolah.









