potretsukabumi.com | Gibran Rakabuming Raka disebut berhak memperoleh uang pensiun sekitar Rp20,16 juta setiap bulan setelah resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026).
Dokumen pengunduran diri tersebut dikabarkan telah diserahkan dan diterima langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dengan berakhirnya masa jabatan tersebut, Gibran berpotensi mendapatkan hak keuangan dan sejumlah fasilitas dari negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wakil Presiden
Aturan mengenai hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara, di luar Presiden dan Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 6 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa Presiden maupun Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima selama menjabat.
Besaran gaji pokok pejabat negara tertinggi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Baca Juga: Gibran Mundur, Siapa Bakal Jadi Wakil Presiden Pengganti? Ini Mekanismenya
Jika dihitung berdasarkan ketentuan empat kali lipat, gaji pokok Wakil Presiden mencapai Rp20.160.000 per bulan. Nominal tersebut menjadi dasar perhitungan uang pensiun pokok bagi mantan Wakil Presiden.
Adapun pencairan uang pensiun beserta tunjangannya dilakukan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan secara resmi.
Ketentuan mengenai masa pembayaran juga diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 7 Tahun 1978. Hak pensiun diberikan seumur hidup dan berakhir apabila penerima meninggal dunia atau kembali menjabat sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.
Apabila mantan Presiden atau Wakil Presiden kembali menduduki salah satu jabatan tersebut, kemudian berhenti dengan hormat, maka hak pensiun dan tunjangan akan diberikan kembali dengan mempertimbangkan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi yang bersangkutan.
