potret sukabumi | SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi belum mengambil keputusan terkait langkah hukum lanjutan setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan seluruh gugatan Ence Benno atas pemberhentiannya dari jabatan Kepala Desa Babakanjaya, Kecamatan Parungkuda.
Pemkab Sukabumi saat ini masih mempelajari kemungkinan mengajukan banding terhadap putusan perkara Nomor 137/G/2026/PTUN.BDG yang dibacakan pada Selasa (17/11/2026).
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Susanty, membenarkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukum tersebut. Namun, keputusan final belum ditetapkan karena masih memerlukan kajian lebih lanjut.
“Benar, yang disampaikan memang demikian. Namun, kami masih mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum banding,” ujar Susanty saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).
Ia menerangkan, tim Bagian Hukum terlebih dahulu akan mempelajari secara menyeluruh salinan putusan PTUN Bandung. Perhatian khusus diberikan pada dasar pertimbangan majelis hakim atau ratio decidendi yang menjadi landasan dikabulkannya gugatan penggugat.
Hasil kajian tersebut nantinya akan dibandingkan dengan berbagai bukti serta dokumen administrasi yang dimiliki pemerintah daerah. Langkah ini diperlukan agar Pemkab Sukabumi dapat menentukan sikap berdasarkan pertimbangan hukum yang matang.
“Kami perlu menyandingkan pertimbangan majelis dengan bukti-bukti dan dokumen-dokumen administratif lainnya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya secara objektif,” jelasnya.
Susanty menyebutkan, pemerintah daerah memiliki batas waktu 14 hari kalender sejak putusan disampaikan secara resmi untuk menentukan sikap terhadap hasil persidangan. Dalam rentang waktu tersebut, Pemkab dapat menerima putusan atau menempuh upaya hukum banding.
Sebelum keputusan diambil, Bagian Hukum akan menyusun laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada pimpinan daerah, meliputi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. Keputusan akhir diharapkan dapat ditetapkan sebelum batas waktu pengajuan banding berakhir.
Di sisi lain, Pemkab Sukabumi memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Desa Babakanjaya tetap berlangsung seperti biasa meskipun perkara tersebut masih berproses.
Susanty menjelaskan bahwa Penjabat (Pj) Kepala Desa Babakanjaya, Ujat Sudrajat, masih menjalankan tugas serta tanggung jawabnya untuk menjaga kelangsungan roda pemerintahan desa.
Keberadaan Pj kepala desa tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Pj Kepala Desa Babakanjaya tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya untuk memastikan tidak ada kekosongan kepemimpinan maupun gangguan pelayanan kepada masyarakat, sambil menunggu kepastian hukum lebih lanjut,” pungkas Susanty.
Dengan demikian, perkembangan status jabatan Kepala Desa Babakanjaya masih menunggu langkah hukum yang akan ditentukan Pemkab Sukabumi serta proses penyelesaian perkara sesuai ketentuan yang berlaku.










