potretsukabumi.com | SUKABUMI – Sebanyak delapan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nyomplong, Kota Sukabumi, dinyatakan positif narkoba setelah menjalani tes urine dalam inspeksi mendadak (sidak) gabungan, Kamis (12/11/2026) dini hari.
Selain temuan tersebut, petugas juga mengamankan lima unit telepon genggam atau handphone dari dalam lapas. Dari jumlah itu, tiga unit telah diketahui pemiliknya, sedangkan dua lainnya masih belum teridentifikasi.
Kepala Lapas Kelas IIB Nyomplong Sukabumi, Budi Hardiono, menjelaskan bahwa sidak dilaksanakan sekitar pukul 01.00 WIB. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat pemberantasan narkoba serta peredaran alat komunikasi ilegal di lingkungan pemasyarakatan.
Menurut Budi, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar seluruh ruangan dan penggeledahan terhadap warga binaan. Petugas juga mengambil sampel urine secara acak dari 27 warga binaan.
“Pelaksanaan sidak berjalan dengan baik. Seluruh ruangan diperiksa, warga binaan juga digeledah. Ditemukan lima buah handphone. Selain itu, dari 27 orang warga binaan yang diambil secara acak untuk sampel tes urine, delapan orang dinyatakan positif menggunakan narkoba,” kata Budi kepada awak media, Sabtu (14/11/2026).
Sidak gabungan tersebut melibatkan Direktorat Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Bareskrim BNN Pusat, BNN Jawa Barat, Polda Jawa Barat, Polres Sukabumi, hingga personel Brimob.
Budi menambahkan, sebanyak sepuluh warga binaan yang terdiri dari delapan orang dengan hasil tes urine positif serta pihak yang berkaitan dengan kepemilikan handphone sempat dibawa ke Polres Sukabumi untuk menjalani pemeriksaan. Namun, mereka kini telah dikembalikan ke lapas.
Modus Penyelundupan Narkoba Lewat Orek Tempe
Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan dugaan cara penyelundupan narkoba melalui makanan dan barang titipan yang masuk ke dalam lapas.
Budi mengungkapkan, lima warga binaan mengaku memperoleh narkoba yang diselundupkan melalui makanan berupa orek tempe. Zat terlarang tersebut diduga disamarkan dengan potongan tempe kecil sehingga menyerupai bumbu makanan.
“Yang lima orang positif mengaku narkoba tersebut masuk lewat makanan, berupa tempe yang dibentuk potong-potong kecil yang namanya orek. Narkoba tersebut digabung, jadi seolah-olah menjadi bumbu,” ungkapnya.
Sementara itu, tiga warga binaan lainnya diduga memperoleh narkoba melalui pakaian yang dikirimkan atau dititipkan ke dalam lapas.
Budi menjelaskan bahwa penitipan pakaian sebenarnya diperbolehkan. Namun, setiap barang yang masuk tetap harus melalui pemeriksaan untuk memastikan tidak terdapat benda terlarang.
“Penitipan barang masuk dari kiriman baju. Itu diperbolehkan menitipkan baju, tapi barangnya tetap tidak boleh. Mungkin ada kelalaian kami dalam memeriksa baju tersebut,” ujarnya.
Dia tidak menampik masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang memungkinkan barang terlarang lolos dari pemeriksaan. Temuan ini pun menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengamanan, khususnya terhadap makanan dan barang titipan.
Pemeriksaan Makanan Jadi Tantangan Petugas
Budi menyebut pemeriksaan makanan menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi petugas. Pasalnya, makanan yang dicurigai mengandung narkoba tidak bisa sembarangan diperiksa dengan cara dicicipi karena berisiko menyebabkan kontaminasi.
“Ini menjadi PR kami. Bagaimana cara menyiasati agar petugas kami aman untuk mencoba barang tersebut. Kalau makanan itu mengandung unsur narkoba, kemudian kami coba, bisa saja petugas terkontaminasi,” katanya.
Pihaknya akan mencari metode pemeriksaan yang lebih aman dan efektif agar makanan maupun barang titipan yang berpotensi mengandung narkoba dapat terdeteksi sebelum masuk ke lingkungan pemasyarakatan.
Terkait delapan warga binaan yang hasil tes urinenya positif, Budi mengatakan mereka saat ini ditempatkan di sel tahanan disiplin atau strap sel. Selain itu, proses pemeriksaan melalui berita acara pemeriksaan (BAP) juga sedang dilakukan.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kesengajaan menggunakan atau memasukkan narkoba ke dalam lapas, warga binaan yang bersangkutan terancam sanksi disiplin berupa pencabutan hak tertentu.
“Kalau misalnya terbukti positif dan memasukkan barang dengan sengaja, tentunya kami akan jatuhkan letter F. Letter F itu adalah tindakan hukuman disiplin meniadakan hak-hak, seperti tidak diusulkan remisi dan tidak diusulkan integrasi,” jelasnya.
Budi menegaskan, pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran dan tidak memberikan ruang bagi peredaran narkoba maupun barang terlarang lainnya di lingkungan pemasyarakatan.
Dia juga memastikan penguatan pengawasan di Lapas Nyomplong akan terus dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta 21 perintah harian Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
“Penggeledahan dan sidak yang dilakukan ini selaras dengan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta 21 perintah harian Dirjen Pemasyarakatan. Salah satunya pemberantasan narkoba dan alat-alat terlarang seperti handphone di dalam lembaga pemasyarakatan,” pungkasnya.










