potret sukabumi | PALABUHANRATU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-28 Tahun Sidang 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026). Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda penting dibahas, mulai dari persetujuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hingga penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Rapat yang terbuka untuk umum itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II, H. Usep. Turut hadir Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M., anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta sejumlah undangan lainnya.
Pelaksanaan rapat tersebut mengacu pada jadwal yang telah disepakati melalui Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah pada 30 Oktober 2026.
Empat Agenda Utama Rapat Paripurna
Dalam rapat kali ini terdapat empat agenda yang menjadi pembahasan, yakni persetujuan Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027, Raperda tentang Desa, perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD Tahun Anggaran 2027.
Dari sejumlah pembahasan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyepakati dua raperda untuk diproses menuju penetapan sebagai peraturan daerah.
Kedua raperda tersebut meliputi Raperda tentang Desa yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 24 Tahun 2026 dan Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 yang ditetapkan melalui Keputusan DPRD Nomor 25 Tahun 2026.
Persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara DPRD dan Bupati Sukabumi dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, kedua rancangan perda akan disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan nomor register sebelum ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
Propemperda 2027 Siapkan Sembilan Rancangan Perda
Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Bayu Permana, menyampaikan laporan mengenai rencana pembentukan peraturan daerah untuk tahun 2027.
Melalui Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2026 tertanggal 16 November 2026, Propemperda Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 disepakati memuat sembilan rancangan perda.
Dari jumlah tersebut, lima merupakan inisiatif DPRD, sedangkan empat lainnya berasal dari prakarsa Pemerintah Daerah. Delapan di antaranya merupakan raperda baru dan satu lainnya berupa perubahan peraturan daerah yang sudah ada.
Lima raperda inisiatif DPRD meliputi:
- Raperda Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.
- Raperda Tata Kelola, Penyehatan, dan Penguatan Peran BUMD.
- Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S).
- Raperda Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- Raperda Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Sementara itu, empat raperda yang menjadi usulan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2026.
- Raperda Perubahan APBD Tahun 2027.
- Raperda APBD Tahun 2028.
- Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan rencana penyampaiannya, empat raperda dijadwalkan masuk pada Triwulan II, empat lainnya pada Triwulan III, dan satu raperda pada Triwulan IV tahun 2027.
Penyusunan program tersebut diawali dengan surat Bupati Sukabumi tertanggal 2 November 2026. Selanjutnya, Bapemperda bersama pimpinan komisi dan Pemerintah Daerah melakukan pembahasan hingga mencapai kesepakatan pada 13 November 2026.
Komisi I Sampaikan Hasil Pembahasan Dua Raperda
Juru Bicara Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Iwan Ridwan, M.Pd., turut menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Raperda tentang Desa dan Raperda Perubahan Keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam pembahasan tersebut, Raperda tentang Desa disiapkan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat desa.
Materi yang diatur mencakup kewenangan dan penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, BUMDes, kerja sama antardesa, hingga pembinaan dan pengawasan oleh camat.
Sementara itu, raperda mengenai perubahan susunan perangkat daerah mengatur perubahan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipologi C menjadi Tipologi A.
Perubahan tersebut diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang sekaligus meningkatkan efektivitas organisasi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
DPRD dan Pemda Tindak Lanjuti Evaluasi APBD 2027
Dalam agenda lainnya, pimpinan Badan Anggaran DPRD menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2027.
DPRD sebelumnya telah menerima Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.656-BPKAD/2026 tertanggal 4 November 2026 mengenai hasil evaluasi kedua rancangan tersebut.
Menindaklanjuti keputusan itu, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan pembahasan pada 12 November 2026. Pembahasan dilakukan untuk menyempurnakan sejumlah materi agar sesuai dengan arahan hasil evaluasi gubernur.
Setelah rancangan keputusan dibacakan Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Wawan Godawan Saputra, S.IP., M.A.P., seluruh peserta rapat menyatakan persetujuan. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD.
Bupati Asep Japar Berikan Pendapat Akhir
Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Bupati Sukabumi Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah terlibat dalam proses pembahasan berbagai agenda strategis daerah.
Terkait APBD 2027, Bupati menjelaskan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut kemudian dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah hingga menghasilkan kesepakatan penyempurnaan.
Mengenai Raperda tentang Desa, Asep Japar berharap regulasi tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia juga menilai aturan tersebut penting sebagai landasan bagi pemerintah desa dalam mengembangkan inovasi, mengoptimalkan potensi lokal, serta mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Adapun perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 diharapkan dapat memperjelas pembagian tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah, khususnya melalui peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi Tipologi A.
Menurutnya, perubahan kelembagaan tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan sekaligus meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan publik.
Bupati juga berharap seluruh kebijakan yang telah disepakati dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah).
Rapat Paripurna ke-28 kemudian ditutup dengan penegasan bahwa seluruh hasil persetujuan bersama akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
DPRD Kabupaten Sukabumi turut menyampaikan apresiasi kepada Bapemperda, Komisi I, Badan Anggaran, Pemerintah Daerah, serta seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan hingga tercapainya kesepakatan tersebut.









