potretsukabumi.com | sukabumi – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan pertanyaan mengenai sosok yang akan menggantikannya. Proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong ternyata tidak bisa dilakukan secara langsung oleh Presiden, melainkan harus melalui mekanisme pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam aturan itu disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diajukan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden. Selanjutnya, MPR akan menentukan satu orang yang memperoleh suara terbanyak melalui sidang paripurna.
Prabowo Ajukan Dua Nama Calon Wakil Presiden
Mekanisme penggantian Wakil Presiden diawali setelah MPR menerima dan menindaklanjuti surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.
Setelah kekosongan jabatan dinyatakan, MPR akan menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden sekaligus meminta pengajuan dua nama calon pengganti.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden setelah surat permintaan dari MPR diterbitkan.
Kedua calon tersebut nantinya harus dilengkapi dokumen persyaratan pencalonan sebelum diserahkan kepada pimpinan MPR.
Artinya, hingga proses pengajuan dilakukan, belum ada nama yang dapat dipastikan menjadi pengganti Gibran.
MPR Memiliki Waktu 60 Hari untuk Memilih
Setelah menerima dua nama dari Presiden, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk melakukan pemilihan.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, sidang pemilihan Wakil Presiden harus diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dalam proses tersebut, seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD akan memberikan suara untuk menentukan satu dari dua calon yang diajukan Presiden.
Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, pemilihan akan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon tersebut.
Setelah terpilih, Wakil Presiden baru akan dilantik oleh MPR melalui sidang paripurna sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagaimana Jika Jabatan Wakil Presiden Kosong?
Pengaturan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 46 dan Pasal 47.
Aturan tersebut menjelaskan tahapan pengajuan calon, pemilihan, hingga pelantikan Wakil Presiden pengganti.
Mekanisme ini berbeda dengan proses pemakzulan atau pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden yang melibatkan DPR serta Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, pengisian jabatan akibat pengunduran diri dilakukan melalui pengajuan dua nama oleh Presiden untuk selanjutnya dipilih oleh MPR.
Dengan mekanisme tersebut, proses penentuan pengganti Gibran tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Publik kini menantikan perkembangan selanjutnya, termasuk dua nama yang nantinya akan diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
