Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji Nurjaman, SE, menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Kabupaten Sukabumi yang digelar di halaman Dinas Pendidikan pada Sabtu (2/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur pimpinan DPRD, Forkopimda, jajaran perangkat daerah, serta Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam upaya memajukan sektor pendidikan di Kabupaten Sukabumi.
Dalam kesempatan itu, Paoji menekankan bahwa peringatan Hardiknas tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, melainkan harus menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Ia mendorong adanya penguatan kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh, mulai dari jenjang PAUD hingga SMP, yang harus didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan.
“Hardiknas harus menjadi momentum refleksi sekaligus pijakan untuk menghadirkan kebijakan pendidikan yang lebih progresif. Konsep pendidikan gratis harus dimaknai secara utuh, tidak parsial, dan tidak terbatas pada program tertentu saja,” ujarnya.
Paoji juga menegaskan komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk mendorong peningkatan anggaran pendidikan dalam APBD Tahun 2027 sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi.
Selain itu, ia menyoroti masih adanya kesenjangan kesejahteraan di kalangan tenaga pendidik, khususnya guru honorer di luar skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menurutnya, perbedaan kesejahteraan yang cukup jauh perlu segera direspons dengan kebijakan yang lebih adil dan proporsional.
“Jangan sampai terjadi ketimpangan yang terlalu besar. Peran guru sangat penting dalam dunia pendidikan, sehingga kesejahteraannya harus menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan persoalan ke depan,” tegasnya.
Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Paoji menyampaikan bahwa partainya berpegang pada instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan yang melarang kader terlibat dalam pelaksanaan program tersebut dalam bentuk apa pun.
Ia menambahkan bahwa arah kebijakan anggaran daerah sebaiknya tetap memprioritaskan sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan, sehingga tidak terjadi pergeseran fokus yang dapat mengurangi kualitas layanan pendidikan.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan anggaran harus benar-benar berpihak pada sektor ini agar pembangunan sumber daya manusia dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan,” pungkasnya
