Potret Sukabumi – Bandung, 23 Mei 2025 – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, menghadiri acara Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Audited) Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Acara ini berlangsung di Auditorium Lantai 5, Kantor BPK Jawa Barat, Jalan Moh. Toha No. 164, Bandung.
Pada momen tersebut, Kabupaten Sukabumi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2024. Ini menjadi raihan opini WTP ke-11 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Sukabumi — sebuah pencapaian membanggakan yang menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, MM dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP.
Dalam sambutannya, Eydu menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu:
- Kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Kecukupan pengungkapan informasi
- Efektivitas sistem pengendalian intern
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
Peran Penting BPK dan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah
Dalam sambutan yang disampaikan mewakili DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali menekankan peran penting BPK dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, khususnya Pasal 1 dan Pasal 18 ayat 2.
“Hasil audit ini merupakan bentuk sinergi antara BPK dan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan ini juga menjadi dasar bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Budi Azhar.
Beliau menambahkan bahwa hasil pemeriksaan BPK mempermudah DPRD dalam membuat keputusan dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Hasil audit WTP juga harus dijadikan motivasi untuk menjaga serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah ke depannya.
Harapan untuk Pemerintah Daerah
Budi Azhar Mutawali mengucapkan selamat kepada seluruh kepala daerah yang berhasil meraih opini WTP dari BPK. Ia berharap hasil ini bisa menjadi pendorong agar penggunaan anggaran daerah tetap sesuai dengan aturan dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Opini WTP yang kita raih ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Kami berharap perangkat daerah tetap konsisten menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.
